Ringkasan materi kelas X PKN K13

Ketentuan UUD 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

 

disusun oleh :

Faisal Yunianto (10)

Layinatu Khusniyatinna’im (15)

Muhammad Ghofir Ismail (17)

Kelas : X IPA 4

SMA NEGERI 1 SALAMAN

Tahun pelajaran 2016/2017

Ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Negara disebut organisasi kekuasaan politik karena dapat memaksakan kekuasaanya secara sah kepada semua orang yang ada didalam wilayahnya menurut Konversi Montevideo 1933 di Uruguay.,suatu negara harus memiliki empat unsur konstitutif,yaitu harus ada penghuni (rakyat,penduduk,warganegara).wilawah atau lingkungan kekuasaan,pemerintah yang berdaulat,dan kesangupan berhubungan dengan negara lain.

Pada subab ini  secara khusus menbahas mengenai wilayah negara. Secara yuridhis, wilayah negara memiliki wilayah daratan, lautan, udara, dan eksteroterial  berdasarkan keempat kompone sangat diperlukan ketentuan yang berdaulat memiliki wilayah daratan, lautan, udara.

Batas wilayah bisanya dibuat secara perjanjian bilateral dan perjanjian multilaeral.batas wilayah biasanaya sebagai berikut:

1.      batas alamiah, misalnya sungai, danau, pegunungan atau lembah.

2.      batas buatan, misalnya kawat berduri, pagar tembok atau tiang tiang tembok.

Maksud batas wilayah negara yaitu agar setiap negara mengetahui kejelasan batas wilayah kedaulatanya.

1.      Daratan

Penentuan wilayah daratan antar dua negara atau lebih tidak akan menimbulkan masalah apabila sudah ada kepastian dan persetujuan,contoh:

a.       perjanjian antara indonesia dan australia tentang penerapan garis garis antara indonesia dan papua nugini,yang ditanda tangani 12 februari 1973.

b.      perjan jian belanda dan inggris tentang batas wilayah hindia-belanda dikalimantan 20  juli 1891.

2.      Lautan

lautan atau perairan teritoriel adalah bagian wilayah dari suatu negara.terdapat dua konsepsi pokok tentang wilayah perairan:

a.       Res Nulius,menyatakan bahwa laut yang tidak ada pemiliknya oleh tiap tiap negara.

b.      Res Comunnis,bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia sehingga dapat diambil atau dimiliki oleh tiap tiap negara.

Menurut konsep umum, demi menunjang keselamatan negara, setiap negara berhak atas bagian tertentu laut yang perbatasan dengan wilayah darat negaranya sebagai bagian wilayah teritorialnya.

Batas laut teritorial sesuai dengan teritorialezee en maritime kringen ordonantie tahun 1939 menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia adalah diukur dari garis pantai terendah pada tiap pulau di Indonesia.

Pada saat ini penentuan batas wilayah laut telah memiliki dasar hukum, yaitu menurut konvensi PBB tentang hukum laut Internasional III tahun 1982 atau United Nation Convernace And On The Law Of  The Sea di Jamaika. Penentuan batas-batas laut dapat kita ketahui dalam bentuk traktak multilateral yaitu sebagai berikut:

a.       Laut Teritorial (LT), tiap-tiap negara mempunyai kekuasaan terhadap laut teritorial hingga 12 mil dari garis pantai.

b.      Zona Bersebelahan (ZB), penentuan batas bersebelahan adalah sejauh 12 mil diluar batas laut teritorial atau 24 mil dari garis pantai.

c.       Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), merupakan wilayah laut dari suatu negara yang batasannya 200 mil dari garis pantai.Landasan Kontingen (LK), merupaka wilayah daratan dibawah permukaan laut diluar wilayah laut teritorial dengan kedalaman 200 m atau lebih.

d.      Landasan Benua (LB), batasan benua yaitu sejauh lebih dari 200 mil laut.

3.      Udara

Wilayah udara meliputi daerah yang berada diatas wilayah negara atau diatas wilayah daratan dan laut teritorial suatu negara. Dalam pasal 1 konfensi paris tahun 1919 yang telah diganti dengan konfensi Cikago tahun 1944 dinyatakan bahwa setiap negara mempunyai kendaulatan utuh dan eksklusif diwilayah udaranya. Berikut adalah beberapa teori batas wilayah udara:

a.       Teori negara berdaulat di udara

1)      Teori pengawasan, kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengawasi ruang udara diatas wilayahnya.

2)Teori udara,teori keamanan,negara berdaulat mempunyai kedaulatan

   terhadap udaranya termasuk untuk menjaga keamananya.

4.      Eksteratorial

Eksteratorial adalah daerah yang menurut kebiasaan internasional diakui sebagai daerah kekuasaan suatu negara meskipun daerah tersebut berada diwilayah kekuasaan negara lain.daerah ekstrateritorial meliputi sebagai berikut:

a.       Kapal yang berlayar dibawah bendera suatu negara.

b.      Kedaulatan atau perwakilan tetap di wilayah negara lain.

v  Pengertian Warga Negara

Menurut UU no.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1, disebutkan bahwa “Warga negara adalah suatu negara yang ditetapkan berdasarka peratuar perundang undangan”.

Berikut adalah penjelasan  R.G Kartasapoetra mengenai kedua hal tersebut

a.       Orang yang disebut rakyat suatu negara haruslah mempunyai ketegasan bahwa mereka itu  benar benar tunduk pada UUD negara yang berlaku, mengakui kekuasaan negara tearsebut , dan mengakui wilayah negara sebagai tanah airnya hanya stu satunya.

b.      Adapun penduduk adalah semua orang yang ada atau bertempat tinggal dalam wilayah negara dngan ketegasan telah memeniuhi persyaratan persyaratrn  tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara sehingga mereka dapat melakukan kegiatan kegiatan  kehidupan yang sewajarnya  di wilayah negara yang bersangkutan.

Dapat disimpulakan bahwa rakyat mengandung pengertian yang sama dengan warga negara.adapun penduduk mempunyai makna yang mempunyai lebih luas, yaitu meliputi warga negara atau rakyat  dan bukan warga negara/warga negara asing.pengertian penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a.       Penduduk warga negara adalah orang yang memiliki hubungan yamg tidak terputus  dengan tanah airnya dan undang undang dasar negaranya, serta mengakui kekuasaan negara walaupun yag bersangkutan berada diluar negeri.

b.      Penduduk bukan warga negara (orang asing) adalah orang yang hsnys memiliki hubungan dengan suatu negara selama orang asing yang bersangkutan bertempat tinggal dalam wilayah negara tersebut.

v  Asas Penentuan Kewarganegaraan

Di indonesia, hak diaatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat (4) yang berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Dalam konvensi  Deb Haag tahun 1930 pasa; 1 dijelaskan bahwa penentuan pewarganegaraan merupakan hak mutlak dari negara yang besangkutan.namun hak mutlak dibatasi oleh apa yang disebut dengan general principles atau prinsip prinsip umum hukum internasional tentang kewarganegaraan sehingga harus memperhatikan hal hal berikut.

a.       Suatu negara tidak boleh memlasukan orang orang yang tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan bersangkutan.

b.      Suatu negara tidak boleh menentukan kewarganegaraan atas dasar unsur primordial yang diangap bertentangan dengan prinsip prinsip hukum umum tadi.

  Adapun cara  menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan dua macam asas   yaitu.

a.       Kewarganegaraan berdasarkan kelahiran (asas kelahiran)

1.      Asas kelahiran berdasarkan tempat kelahiran (ius soli)

Ius soli merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada daerah atau tempat tinggal seseorng dilahirkan.

2.      Asas kewarganegaraan baedasarkan hubungan darah /keturunan(ius sanguinis)

Ius sanguinis adalah asas penentuan status kwarganegaraan yang didasarkan pada pertalian dararah atau keturunan dari orang yang bersangkutan sehingga yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya,dengan tidak mengindahkan tempat ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan.

b.      Kewarganegaraan berdasarkan perkawinan

1.      Asas kesatuan hukum

Asas kesatuan hukum merupakan asas penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada salah satu pihak,apakah wanita atau laki laki.

2.      Asas persamaan derajat

Suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya ststus kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami ataupun istri tetap menyandang kewarganegaraan seperti sebelum nikah.

3. Masalah Kewarganegaraan

Adanya perbedaan asas dalam menentukan status kewarganegaraan pada masing-masing negara menimbulkan adanya permasalahan kewarganegaraan, baik dalam bentuk apatride, bipatride, maupun multipatride.

Masalah kewarganegaraan	Keterangan	Contoh
Apatride	Istilah untuk menyebut orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan.	Seorang keturunan bangsa X yang menganut asas ius soli lahir di negara Y yang menganut asas ius sanguinis, anak/orang tersebut tidak menjadi warga negara X maupun Y.
bipatride	Istilah untuk menyebut orang yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap).	Seorang keturunan bangsa Y yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara X yang menganut asas ius soli. Ia akan dianggap sebagai warga negara Y karena lahir dari keturunan orang dari negara Y dan ia dianggap sebagai warga negara X karena dilahirkan di negara X yang menganut ius soli.
Multipatride	Istilah untuk menyebut orang-orang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan yang berbeda.	Robi dan Yuni adalah suami istri berkewarganegaraan X. Di negara X berlaku asas ius sanguinis. Merek tinggal di negara Y yang menganut asas ius soli dalam waktu yang lama hingga akhirnya memiliki anak ynag bernama Rina. Rina memiliki status kewarganegaraan X dan juga Y. Ketika dewasa, Rina menikah dengan Dino di negara Z. Di negara Z berlaku asas kesatuan hukum. Jadi, Rina memiliki kewarganegaraan X dan Y kini juga memiliki kewarganegaran Z.

Dalam praktiknya, ada negara yang menganut asas ius soli, ada pula yang menganut asas ius sanguinis. Pada umumnya, kedua asas ini dianut secara simultan. Bedanya, ada negara yang lebih menitikberatkan pada penggunaan asas ius sanguinis, dengan asas ius soli sebagai pengecualian. Sebaliknya, ada pula negara yang lebih menitikberatkan pada penggunaan asas ius soli, dengan asas ius sanguinis sebagai pengecualian. Penggunaan kedua asas secara simultan ini bertujuan agar status apatride atau tidak berkewarganegaraan (stateless) dapat dihindari.

4. Pewarganegaraan Dan Stelsel Kewarganegaraan

Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh/memiliki kewarganegaraan suatu negara. Naturalisasi dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan pada asas ius soli dan asa ius sanguinis. Dalm proses naturalisasi, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan dan menempuh prosedur pewarganegaraan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat ia menginginkan menjadi warga negara tersebut.

Persyaratan dan prosedur dari tiap-tiap negara mengenai naturalisasi berbeda-beda sesuai dengan kebijakan negara tersebut. Pada umumnya, persyaratan beserta prosedur mengenai naturalisasi tersebut diatur dalam perundang-undangan tentang kewarganegaraan.

Meskipun tiap negara memiliki perbedaan persyaratan dan  prosedur kewarganegaraan, secara umum terdapat dua cara pewarganegaraan atau disebut dengan stelsel, yaitu sebagai berikut :

a.       Stelsel aktif yaitu bahwa seseorang akan menjadi warga negara suatu negara apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif.

b.      Stelsel pasif yaitu bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu (pasif).

Berdasarkan kedua stelsel tersebut, terdapat dua hak yang dimiliki oleh setiap warga negara terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu sebagai berikut.

a.       Hak opsi adalah hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif).

b.      Hak repudiasi adalah hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (dalam stelsel pasif).

Di Indonesia, syarat memperoleh kewarganegaraan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006.

5. Jaminan Persamaan Kedudukan Warga Negara Menurut Dasar Negara dan Konstitusi

Di Indonesia, jaminan persamaan kedudukan warga negara diatur dalam dasar negara dan konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan negara dalam menjamin persamaan kedudukan warga negara. Berikut adalah landasan yuridis penerapan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam hidup berbagsa dan bernegara.

a.      Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 sebagai staats fundamental norm memberikan jaminan atas persamaan kedudukan warga negara yang tertuang dalam alinea 1 dan 4.

b.      Sila-Sila Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara juga memuat adanya jaminan persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang terkandung dalam setiap silanya.

c.       Pasal-Pasal UUD 1945

Dalam konstitusi, jaminan atas hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 hingga 34 dan dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Persamaan hak dan kedudukan WNI	Tertuang dalam pasal
1	Hak atasa persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Pasal 27 ayat (1)
2	Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak	Pasal 27 ayat (2)
3	Hak membela negara	Pasal 27 ayat (3)
4	Hak berserikat dan berkumpul/hak berpendapat	Pasal 28
5	Hak asasi manusia	Pasal 28A-28J
6	Hak kemerdekaan memeluk agama	Pasla 29 ayat (1) dan (2)
7	Hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara	Pasal 30 ayat (1)
8	Hak untuk mendapatkan pendidikan	Pasal 31
9	Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia	Pasal 32
10	Hak ekonomi dan kesejahteraan sosial	Pasal 33
11	Hak mendapat jaminan keadilan dan kesejahteraan sosial	Pasal 34

Adapun yang menjadi kewajiban warga negara terhadap negara berdasarkan UUD 1945 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Kewajiban warga negara terhadap negara	Diatur dalam UUD 1945
1	Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan	Alenia I, pembukaan UUD 1945
2	Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa	Alinea II, pembukaan UUD 1945
3	Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara	Alinea IV, pembukaan UUD 1945
4	Setia membayar pajak untuk negara	Pasal 23A UUD 1945

Selain hak dan kewajiban warga terhadap Negara, terdapat pula hak dan kewajiban negara terhadap warganya. Hak warga Negara merupakan kewajiban negara dan kewajiban warga negara merupakan hak negara atas warganya.

Berikut adalah beberapa kewajiban Negara terhadap warga Negara.

1)      Negara berkewajiban untuk menjamin sistem hukum yang adil.

2)      Negara berkewajiban untuk menjamin hak asasi warga negara.

3)      Negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan beragama dan beribadah.

4)      Negara berkewajiban untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat.

5)      Negara berkewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional.

6)      Negara berkewajiban untuk menyejahterakan ekonomi rakyat.

7)      Negara berkewajiban memberi jaminan dan perlindungan sosial.

Berikut adalah beberapa hak negara.

1)      Negara berhak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya.

2)      Negara berhak untuk dibela.

3)      Negara berhak untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat.

6. Aturan Hukum yang Mengatur Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Berikut adalah beberapa aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.

a.      Aspek Hukum dan Pemerintahan

1)      UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2)      UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

3)      UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim

4)      UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berikut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara dalam aspek hukum dan pemerintahan.

1)      Hak untuk memperoleh informasi dari pemerintah

2)      Hak untuk mendapatkan pelayanan publik secara baik.

3)      Hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan grasi.

4)      Hak untuk didampingi pembela dalam pemeriksaan di pengadilan

5)      Hak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

6)      Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

7)      Hak atas status kewarganegaraan.

8)      Hak khusus bagi perempuan yang disebabkan oleh fungsi dan reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum.

9)      Hak terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif.

10)  Kewajiban untuk selalu menaati hukum

b.      Aspek Politik

1)      UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

2)      UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

3)      UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Berikut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara dalam aspek politik

1)      Hak untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi

2)      Hak utnuk mendirikan organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik

3)      Hak untuk memelihi dan dipilih dalam pemilu

c.       Aspek Ekonomi

1)      UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2)      UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3)      UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4)      UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara dalam aspek ekonomi

1)      Hak untuk mendapatkan pekerjaan atau memiliki usaha sendiri

2)      Hak mendapatkan gaji/upah yang sesuai dengan standar hidup minimum

3)      Hak untuk mendapatkan cuti/jaminan sosial

4)      Kewajiban untuk bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku

5)      Kewajiban untuk membayar pajak

d.      Aspek Sosial Budaya

1)      UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2)      UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3)      UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Berikut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara dalam aspek sosial budaya

1)      Hak mendapat jaminan sosial bagi para  jompo

2)      Hak mendapatkan pendidikan

3)      Hak untuk berkreasi dalam bidang seni dan budaya

4)      Hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang murahgratis bagi orang-orang miskin

5)      Hak perempuan untuk dijamin daln dilindungi dalam mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional

6)      Kewajiban untuk menghormati dan melaksanakan norma sosial

7)      Wajib mengikuti program pendidikan dasar

e.       Aspek Pertahanan Keamanan

1)      UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2)      UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

3)      UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam aspek pertahanan keamanan adalah hak mendapatkan atau mengikuti pendidikan bela negara, hak menjadi anggota TNI, hak mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan, serta kewajiban untuk membela negara.

f.        Aspek Agama

Berikut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara dalam aspek agama

1)      Kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan.

2)      Kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut.

3)      Kewajiban untuk saling menghormati, saling menolong, bekerja sama, serta tidak melecehkan agama dan keyakinan orang lain.

4)      Kewajiban untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan menghargai apa yang menjadi keyakinan orang lain.

C. Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia

            Agama adalah pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Menurut Emile Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri dari kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama mengarahkan manusia sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang sangat berguna bagi kehidupan seseorang sehingga agama diharapkan dalam menuntun seseorang menuju ke kehidupan yang hakiki di akhirat.

Menurut Talcott Parsons, alasan manusia membutuhkan agama adalah sebagai berikut.

1.      Karena ketidakmengertian dan ketidakmampuan manusia dalam menghadapi masalah tertentu, seperti kematian, bencana alam, kesakitan, dsb.

2.      Karena kelangkaan hal-hal yang bisa memberikan jawaban yang memeuaskan.

Lemabag agama sebagai bagian dari lembaga sosial adalah sistem norma yang khusus untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan serta antarsesama manusia. Dengan demikian, ketentraman dan kedamaian batin dapat dikembangkan. Adanya lembaga agama ini sejalan dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yaitu makhluk pribadi dan makhluk sosial.

      Agama berisi aturan-aturan yang berasal dari Tuhan melalui para rasul/nabi dan dibukukan dalam sebuah kitab suci. Tujuannya adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan antarsesama manusia sehingga kehidupan manusia menjadi damai dan teratur. Agama dijadikan pedoman pola tindakan warga masyarakat dalam berinteraksi dnegan penciptanya dan berinteraksi sosial dengan sesamanya dalam kehidupan masyarakat.

      Terdapat dua macam dimensi dalam agama, yaitu sebagai berikut.

1.      Dimensi Vertikal

Secara vertikal, agama megatur hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam dimensi vertikal, agama mengajarkan kepada pemeluk-pemeluknya agar selalu berbakti (taat) dan menyembah kepada Tuhan.

2.      Dimensi Horizontal

Dalam dimensi horizontal, agama mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik kepada sesama manusia, makhluk hidup ynag lain, dan terhadap lingkungan. Semua agama di dunia mengajarkan kepada manusia untuk selalu berbuat kebajikan.

Fungsi agama adalah sebagai berikut.

1.      Sebagai sumber pedoman bagi hidup bagi individu ataupun kelompok.

2.      Mengatur tata cara hubungan antarmanusia serta hubungan antara manusia dan tuhan.

3.      Sebagai tuntutan mengenai prinsip benar dan salah untuk menghindari perilaku menyimpang.

4.      Sebagai pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan untuk selalu berbuat baik dengan sesama dan lingkungan sekitarnya.

5.      Pedoman keyakinan bahwa siapapun yang berbuat baik akan memperoleh pahala dari Tuhan.

6.      Pedoman keberadaan alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan Tuhan dan manusia harus menyikapinya dengan rasa syukur dan ikhlas.

7.      Pedoman pengungkapan keindahan dengan cara membangun tempat ibadah dan sebagainya yang berhubungan dengan agama yang dianutnya.

8.      Sebagai pedoman rekreasi dan hiburan dengan menjalankan berbagai ritual agama.

9.      Memeberikan identitas kepada setiap manusia sebagai bagian dari suatu agama, yaitu sebagai umat islam, kristen, katolik, hindu, buddha, atau konghucu.

Adapun emile dukheim menyatakan bahwa fungsi agama adalah sebagai berikut.

1.      Agama dapat mengantarkan para individu anggota masyarakat menjadi makhluk sosial.

2.      Agama melestarikan masyarakat.

3.      Agama menanamkan sifat dasar manusia untuk-Nya.

4.      Di dalam ritual pemujaan, masyarakat mengukuhkan kembali dirinya ke dalam perbuatan simbolik yang menampakkan sikapnya yang dengan itu memperkuat masyarakat sendiri.

Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap warga negara bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, serta tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik pemerintah, pejabat atau tokoh agama, masyarakat, maupun keluarga sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul karena secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apa pun yang mengandung paksaan ataupun menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain.

      Setiap orang memiliki kemerdekaan beragama, tetapi kemerdekaan beragama tersebut tidak dimakanai sebagai kebebasan untuk tidak beragama ataupun tidak beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama tidakpula dimaknai sebagai kekebasan untuk menyuruh apalagi memaksa seseorang yang telah beragama untuk mengikuti suatu agama tertentu. Kemerdekaan beragama juga tidak diartikan sebagai kebebasan untuk beribadah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama masing-masing sehingga tidak diperbolehkan menistakan agama dengan melalukan sesuatu hal yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

      Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keperayaan masing-masing dijamin dalam UUD 1945, yaitu dalam pasal 28E ayat (1) yang berbunyi “Setiap orangbebbas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali” dan ayat (2) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Kebebasan memeluk agama juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanyadan kepercayaannya itu.”

      Terdapat beberapa agama yang diakui dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Negara Indonesia menjunjung tinggi semua agama, adapun sikap negara terhadap agama yang ada di Indonsia adalah melindungi dan menjamin para pemeluknya untuk dapat menjalankan ajaran agamanya dengan aman dan nyaman, serta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama tiap-tiap agama.

      Hal tersebut diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut.

1.      Negara mewajibkan warga negara untuk mengikuti pelajaran agama dalam sekolah-sekolah formal.

2.      Negara menjamin kemerdekaan kepada warga negaranya dalam hal memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing.

3.      Negara memepersilakan agama untuk menentukan syariatnya sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak mewajibkan dengan hukum negara.

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Hakikat Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya serta perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya.Di indonesia,sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia(TNI)sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan negara adalah pasal 30.

Tanpa adanya tekad dari bangsa untuk mempertahankan keutuhan wilayah indonesia,akan banyak gangguan dan ancaman yang datang. Ancaman adalah setiap upaya atau kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara,dan keselamatan segenap bangsa.

Gangguan terhadap keutuhan negara indonesia dapat datang dari luar ataupun dari dalam engeri sendiri, antara lain sebagai berikut.

a.       Gangguan dari luar negeri,misalnya penguasaan wilayah indonesia,pencurian kekayaan alam,penyeludupan barang,atau masuknya pesawat asing ke wilayah indonesia tanpa izin.

b.      Gangguan dari dalam negeri,misalnya berupa gerakan separatis,perusuhan atau pertikaian antarkelompok yang memerlukan penanganan dari pihak berwaib.

Mempertahankan keutuhan negara kesatuan republik indonesia adalah kewajiban setiap warga negara. Keutuhan NKRI maksudnya adalah kesatuan wilayah negara indonesia yang bulat,tidak terpecah-pecah,yang merupakan satu kesatuan daratan,lautan,dan udara dalam naungan suatau negara.

Apabila mengingat sejarah bangsa indonesia yang telah kehilangan sebagian wilayahnya,kita akan menyadari betapa pentingnya memelihara keutuhan NKRI. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut.

a.Peristiwsa Lepasnya Timor Timur

Karena timor timur ingin lepas darI NKRI, sebelum mengambil keputusan,pemerintah mengadakan referendum(jajak pendapat). Namun,ternyata berdasarkan referendum tersebut, rakyat timor timur yang ingin memisahkan diri lebih banyak dibanding rakyat yang ingin tetap bergabung. Akhirnya pada tahun 1999, timor timur lepas dari indonesia.

b.Peristiwa Lepasnya Pulau Sipadan dari Ligitan

Pulau sipadan dan ligitan merupakan pulau yang terletak di wilayah kalimantan timur,tatapi diakui oleh pemerintah malaysia sebagai bagian dari wilayah mereka. Namun ,karena belum juga menghasilkan kata sepakat, akhirnya kasus ini dibawa peradilan internasional yaitu Mahkamah Internasional,berdasarkan beberapa pertimbangan, akhirnya dihasilkan sebuah keputusan , tepatnya pada tanggal 17 Dsember 2002 bahwa kepemilikan kedua pulau tersebut jatuh pada negara Malaysia.

Berikut sikap-sikap yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk melindungi keutuhan NKRI.

a.       Mengembangkan rasa bangga berbahasa dan bertanah air indonesia.

b.      Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

c.       Menempatkan persatuan ,kesatuan, kepentingan,serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

d.      Meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuha wilayah negara.

e.       Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

f.       Menghindari segala brntuk adu domba yang menjurus kepada perpecahan bangsa.

Berikut beberap wujud partisipasi dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan demi keutuhan NKRI di berbagai tempat atau lingkungan.

a.      Contoh partisipasi di lingkungan RT atau kampung.

1)      Melapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang menginap lebih dari 24 jam.

2)      Melapor kepada pihak yang berwenang jika ada kejadian yang mencurugakan.

3)      Bagi orang dewasa,ikut melaksanakan ronda malam.

b.      Contoh partisipasi di lingkungan sekolah

1)      Terlibat dalam kegiatan kepramukaan .

2)      Menerima kehadiran teman dari suku lain dengan baik.

3)      Aktif mengikuti upacara bendera .

4)      Mengikuti pertukaran pelajar.

5)      Mengikuti kegiatan seni atau olahraga antarsekolah.

6)      Bersikap rukun terhadap semua teman.

7)      Tidak suka menonjolkan perbedaan.

c.       Contoh partisipasi di lingkungan negara

1)      Setia membayar pajak.

2)      Menaati peraturan yang berlaku.

3)      Menjadi sukarelawan korban bencana alam.

4)      Mengikuti kegiatan pendidikan bela negara.

5)      Menjadi anggota TNI atau Polri.

2.  Kesadaran Bela Negara Dalam Sistem Pertahanan dan Keamana Negara.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negaranya yang seutuhnya. Pertahanan negara  adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Secara naluriah setiap manusia normal pasti akan selau melindungi,membela,dan mempertahankan apa yang dimilikinya dari gangguan orang lain. Apalagi jika sesuatu tersebut sangat disenangi,penting, dan berharga.

            Ada beberapa alasan usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, antara lain sebagi berikut.

a.       Untuk mempertahankan negara dari berbagi ancaman.

b.      Untuk menjaga keutuha wilayah negara.

c.       Merupakan panggilan sejarah.

d.      Merupakan kewajiban setiap warga negara.

Secara luas dapat diuraikan lebih jelas dan rinci bahwa usaha pembelaan negara memiliki arti yang sangat penting karena beberapa hal berikut.

a.       Menjamin tetap tegaknya suatu negara dan kelangsungan hidup bangsa dalam hidup bernegara.

b.      Menanggulani berbagai ancaman yang datang dari luar negeri.

c.       Membangkitkan semangat kepahlawanan terutama rela berkorban untuk bangsa dan negara.

d.      Menjamin stabilitas nasional.

e.       Mewujudkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah indonesia.

f.       Menjamin kelancaran penyelenggaraan/pemerintahan.

g.       Mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

h.      Menjamin ketenangan hidup warga negara sehingga bersemangat untuk melaksanakan pembangunan.

i.        Meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

j.        Meningkatkan harga diri sebagai bangsa agar bangsa lain tidak menghina/mengabaikan.

k.      Menghilangkan segala bentuk kejahatan terhadap bangsa dan negara, misalnya separatisme,pemberontakan,teriris,dan sabotase.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban membela negara.

a.       UUD 1945 pasal 27 ayat 3.

b.      UUD 1945 pasal30 ayat 1.

c.       UUD 1945 pasal 30 ayat 3.

d.      UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara bagian menimbang huruf c.

e.       UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat 1.

f.       UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1.